Beli Buku Pakai BOS Lebih Mudah

'

INTANONLINE - Di tahun ajaran baru ini, murid SD hingga SMA/SMK dapat memperoleh buku teks pelajaran secara gratis. Ini menyusul pusat telah merampungkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (hET) buku kurikulum 2013, selanjutnya kurikulum 2016.

Dengan begitu, pembelian buku teks menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke penerbit atau percetakan lebih mudah.

Menanggapi hal itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Solo Bambang Wahyono menyatakan, pembelian buku pelajaran dengan BOS memang diperkenankan.

"Buku paket sebenarnya sudah ada dan didrop langsung dari pemerintah pusat. Namun kalau memang diperbolehkan pakai dana BOS, ya bisa kita lakukan. Tapi tidak boleh dalam jumlah banyak. Sebab anggaran BOS tidak hanya untuk menanggung kebutuhan buku," jelasnya, Rabu (1/6).

Selama satu tahun terakhir, imbuh Bambang, Dispendikpora tidak melakukan pengadaan buku pelajaran. Pengadaan buku pada 2014 saat Kurikulum 2013 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terpisah, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sri Darwati belum bisa banyak berkomentar terkait penggunakan dana BOS untuk membeli buku pelajaran. "Review BOS baru akan digelar di Hotel Lorin tanggal 8-10 Juni untuk seluruh SMA di Eks Surakarta," ungkapnya. Meskipun begitu, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sudah disusun. Jadi tinggal menunggu keputusan review BOS. "Kalau sebelumnya, BOS memang digunakan untuk membeli buku. Modelnya berupa pinjaman buku. Jadi setiap ajaran baru, buku kita pinjamkan. Setelah tahun ajaran baru diminta lagi untuk gantian dipinjamkan ke adik kelas," beber Darwati.

Berapa jumlah buku yang dibeli dari dana BOS? Darwati tidak hafal. Tapi yang jelas melebihi jumlah murid. "Tahun lalu kurang 41 buku. Jadi kami belikan pakai dana sekolah," tutur dia.

Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Hartanti menyatakan, penetapan HET membuat pihak sekolah maupun dinas tidak disibukkan dengan urusan harga. Sehingga bisa lebih fokus kepada kewajiban proses belajar mengajar.

Namun pengawasan terhadap distribusi buku pelajaran perlu guna menghindari kesalahan data. Ditambahkan dia, pengadaan buku pelajaran lebih banyak menggunakan dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Anggota Komisi IV Reny Widyawati meminta semua bekerja pada tugas pokok dan fungsi(tupoksi)nya. "Itu yang membuat regulasi kan pusat, kita tinggal ikut," jelas dia. (vit/ves/irw/wa)

IntanOnline