Pembelian Buku Teks Dilakukan secara Daring

'

INTANONLINE - Buku teks Kurikulum 2013 di sekolah mulai tahun ini bisa dibeli secara daring atau online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyediakan akses bagi sekolah yang hendak belanja buku dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, pengadaan buku tidak lagi melalui lelang saat e-katalog sudah tersedia dalam sistem LKPP. Sekarang, LKPP masih menyeleksi sejumlah toko online yang memenuhi syarat untuk menjual buku teks Kurikulum 2013.

Menurut dia, sistem sedang disiapkan, sedang diuji terus. Diakuinya, ada kekhawatiran buku yang dibeli akan datang tidak pas ketika tahun ajaran baru dimulai. "Kami yakin pembelian secara daring bisa dilakukan meski ada risiko, buku tiba di sekolah agak terlambat," ujar Agus.

Ia menuturkan, LKPP menyediakan e-katalog untuk mereformasi pengadaan barang dan jasa dengan dana pemerintah yang tadinya dilakukan secara lelang. Selama barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di katalog LKPP, pengadaannya tidak lagi dilakukan lewat lelang.

LKPP bertugas menyeleksi penyedia atau penjual. Informasi mengenai spesifikasi, perusahaan penyedia, hingga harga eceran tertinggi tinggal diklik lewat laman LKPP.

"Kemdikbud memiliki uang yang disalurkan ke sekolah lewat BOS. Nanti, sekolah tinggal membeli lewat toko buku online yang sudah diverifikasi LKPP, yang tersedia di sistem LKPP," ujar Agus.

Akhir Juni

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Hamid Muhammad, Senin (20/6), mengakui bahwa buku teks Kurikulum 2013 sedang disiapkan agar dapat dibeli secara online. Saat ini, prosesnya masih berlangsung di LKPP.

"Semoga pada akhir Juni sekolah sudah bisa pesan ke penyedia yang menang dan ditetapkan oleh LKPP," tutur Hamid. Menurut dia, jika belum menerima buku yang dipesan pada saat tahun ajaran baru dimulai, guru dapat menggunakan buku yang tersedia di sekolah, disesuaikan dengan tema yang diajarkan.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa menjelaskan, dengan pemesanan buku teks Kurikulum 2013 secara daring di sistem LKPP, Kemdikbud dapat memantau pemanfaatan dana BOS untuk belanja buku. Buku-buku yang dibeli sekolah nantinya dipinjamkan kepada siswa sehingga mereka tidak terbebani biaya pengadaan. Sekolah dapat memanfaatkan 5 persen dana BOS untuk membeli buku.

Pada tahun ajaran 2016/207 mendatang, sekolah yang memakai Kurikulum 2013 mencapai 25 persen dari total sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

Pegangan

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi mengatakan, buku teks Kurikulum 2013 yang disediakan pemerintah tidak lagi menjadi buku babon. Buku teks hanya sebagai salah satu buku pegangan. Namun, sekolah yang menerima dana BOS tetap harus membeli buku teks yang dapat diakses di toko online yang tersedia dalam sistem LKPP.

"Buku yang disediakan pemerintah sekarang sifatnya sebagai buku inspirasi. Jika belum tiba di sekolah saat tahun ajaran baru dimulai, sekolah bisa memakai buku Kurikulum 2013 yang sudah ada sebelumnya atau buku KTSP yang temanya sesuai. Nanti bergantung kepada guru untuk mengembangkan materi pembelajaran," ujar Didik.

Lewat sistem LKPP, menurut Didik, pengawasan penggunaan dana BOS untuk pembelian buku, khususnya buku teks, bisa lebih mudah. Sebelum ini, pemanfaatan dana BOS untuk buku (alokasinya 5 persen) tidak bisa terdata dengan baik. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Juni 2016, di halaman 12 dengan judul "Pembelian Buku Teks Dilakukan secara Daring".

IntanOnline